"Kami sudah memutuskan untuk melarang semua simbol keagamaan dan politik, saat sedang melakukan tugas-tugas peradilan, karena seorang hakim harus netral dan tidak memihak, " tukas Espersen pada para wartawan, Rabu (14/5).
Menteri Kehakiman Denmark menegaskan larangan ini, menyusul kampanye yang digelar oleh kelompok kanan jauh Partai Rakyat Denmark akhir April kemarin, untuk menolak para hakim yang mengenakan jilbab di ruang pengadilan. Padahal pada bulan Desember lalu, negara yang sebenarnya tidak punya hakim Muslim, ini membolehkan hakim berjilbab saat melaksanakan tugasnya di ruang pengadilan.
Untuk membatalkan aturan itu, Denmark harus membuat aturan baru. Dan pemerintah, dengan dukungan dari Partai Rakyat Denmark, nampaknya akan membatalkan aturan yang dikeluarkan bulan Desember lalu. Espersen rencananya akan mengajukan draft aturannya ke parlemen dalam waktu dekat ini.Sumber
Tiada ulasan:
Catat Ulasan